Kebijakan luar AS di Timur Tengah untuk menjaga kestabilan di kawasan tersebut, telah mendorong AS  ikut serta mengambil peran dalam mewujudkan perdamaian antara Israel-Palestina. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan utama menciptakan perdamaian dunia.

Jalan perdamaian tersebut dilakukan oleh AS dengan menjadi mediasi antara kedua negara yang bersengketa. Ini dilakukan dengan cara perundingan dan perjanjian perdamaian. AS berperan aktif dalam berbagai forum yang membahas tentang perdamaian kedua negara yang bersengketa.

Keterlibatan AS dalam mengikuti forum-forum perdamaian mengenai masalah Palestina ini sebenarnya sudah dimulai dari perjanjian Camp David (1979), agenda ini di sponsori langsung AS dengan menjadi tuan rumah. Namun perjanjian ini lebih fokus membahas mengenai hubungan Mesir dan Israel.

Konferensi Madrid (1991), konfrensi ini adalah yang pertama membahas secara langsung tentang perdamaian Palestina dan Israel. AS memaikan peran sangat besar dalam konferensi ini, yaitu AS mengundang langsung negara-negara Arab yang berkonflik, seperti Syiria, Lebanon, Yordania dan Palestina.

Fokus pada konfrensi ini adalah mencari jalan keluar mengenai konflik Palestina dan Israel, namun konfrensi tidak mengalami titik temu, ini hanya menghasilakan perundingan-perundingan bilateral antara Palestina-Israel.

Para analis sudah memprediksi bahwa konferensi ini tidak akan menghasilkan apa-apa, bahkan, Negara Republik iran dengan keras menyatakan bahwa Republik islam Iran menyatakan “Konfrensi Madrid sebagai bagian dari usaha untuk melegetimasi rezim zionis Israel di atas wilayah dan penderitaan bangsa palestina. Dari konsfrensi Madrid ini jelas bahwa negara-negara Suni Timur tengah adalah boneka yang siap dimainkan AS untuk patuh terhadap Israel, dan tampaklah kepengecutan mereka”.[1]

Perjanjian Oslo I (1993), perjanjian ini merupakan perjanjian yang menghasilkan tentang perumusan pembagian peta Palestina, ini adalah isu strategis yang diperdebatakan sangat panjang oleh Palestina-Israel.

AS dalam hal ini berposisi sebagai mediator, yang mempertemukan pemimpin PLO, Yasir Arafat dan perdana menteri Israel, Yitzak Rabin. Pada awalnya AS menawarkan bahwa perundingan ini di adakan di AS, namun Palestina menolak dengan alasan untuk menghindari suasana politik lokal, akhirnya perundingan ini di laksanakan di Oslo-Norwegia.[2]

Perundingan di Oslo  ini menghasilkan Israel mendapatkan pengakuan dari Palestina dan Palestina mendapatkan wilayah yang mereka perjuangkan, sehingga Palestina menjadi wilayah yang otonom. Perundingan ini menjadi sejarah pertama kalinya Pemimpin PLO, Yasir Arafat berjabat tangan dengan Perdana Menteri Israel, Yitzak Rabin dan di saksikan langsung oleh Presiden AS, Bill Clinton, ini dilakukan setelah penandataganan Declaration of Principle (DOP).[3]

Perjanjian Oslo ini kemudian ditindaklanjut dengan di adakan Perjanjian Oslo II, kali ini AS sendiri yang menjadi tuan rumah dalam perundingan ini, yaitu diselenggarakan di Washington DC, AS. Perjanjian ini diadakan pada 28 September 1995. Ini ditandatangani oleh Israel, Palestina dan juga AS.

Perjanjian ini menghasilkan perluasan otonomi wilayah Palestina, yaitu otoritas wilayah Palestina mencakupi Gaza dan Jericho, namun perjanjian damai ini mengalami kebuntuan karena Israel masih menerima pajak dari kedua wilayah tersebut sebesar 3 miliyar dolar AS, padahal wilayah tersebut sudah merupakan wilayah otoritas Palestina.[4]

Kesepakatan Oslo kemudian mengilhami lahirnya pemerintahan resmi Palestina yang dikenal dengan nama Otoritas Nasional Palestina (ONP). ONP resmi dibentuk pada tahun 1994, dan melalui pemilu tahun 1996 terpilihlah dewan legislatif, sekaligus menetapkan Yaser Arafat sebagai ketua ONP. Pemilu ini sendiri diboikot oleh Hamas. Jihad Islami dan beberapa kelompok rakyat Palestina. Inilah kali pertama dalam sejarah, rakyat Palestina memberikan hak pemilihan politiknya. Walau demikian, kekuasaan ONP hanya terbatas di Gaza dan sebagian Tepi Barat.[5]

Keterlibatan AS terus berlanjut dalam proses perdamaian Israel-Palestina, AS kembali mensponsori agenda perundingan antara kedua negara yang kemudian dikenal dengan Memorandum Wye River, ini dilaksanakan di AS pada 23 Oktober 1998. Perjanjian diselenggarakan untuk merealisasi penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza. Namun perundingan ini mengalami kebuntuan, tidak ada kesepakatan antara Palestina-Israel. Karena Israel mengajukan banyak syarat dan itu di tolak oleh pemimpin PLO. Lagi-lagi mediasi yang dilakukan AS gagal dalam mencapai perdamaian kedua negara tersebut.[6]

Camp David 2000, atau lebih dikenal dengan Camp David II. AS masih dalam pemerintahan Presiden Bill Clinton terus mendorong keduan belah pihak untuk kembali berunding dan mencari jalan keluar dari konflik berkepanjangan.

Menurut Bill Clinton ini merupakan momentum dimana Ehud Barak menjadi perdana menteri Israel menggantikan Nethanyahu. Ehud dikenal sebagai aktor yang sangat lunak dalam menanggapi isu perdamaian Israel-Palestina.

Camp David II ini dihadiiri langsung oleh Presiden AS, selaku tuan rumah, Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan Pemimpin PLO Yaser Arafat sebagai wakil dari kedua pihak yang bersengketa. Pada pertemuan ini membahas tentang masalah-masalah yang belum terselesaikan, diantaranya adalah Pendirian negara Palestina, Penetapan Status Yerusalem dan pengungsi Yahudi dan Palestina.[7]

Namun lagi-lagi perundingan ini mengalami kebuntunan, dimana penetapan Yerusalem menjadi permasalahan kedua belah pihak, masing-masing memiliki pandangan tentang hak kepemilikan Yerusalem. Akhirnya Camp David II dinilai gagal dalam mewujudkan perdamaian kedua negara.[8]

Selanjutnya adalah proposal Road Map Peace, agenda ini AS tidak terlibat sejara langsung, hanya saja AS ingin mendengarkan butir-butir dari proposal tersebut. Agenda ini hanya diikuti oleh KTT Arab dan PLO Yasir Arafat. Ini merupakan proposal yang nantinya akan di kirim ke Israel, sehingga Israel tidak diundang. Agenda ini dilaksanakan di Beirut-Libanon pada tanggal 28 Maret 2002.

Setelah sekian lama vakum dalam pembahasan perdamaian Israel-Palestina, AS kembali berinisiatif dan menggagas suatu forum  untuk membicarakan masalah Timur Tengah khususnya Palestina. Dan akhirnya pada 26 November 2007. di Annapolis, negara bagian Maryland, Amerika Serikat,diadakan International Conference on the Middle East Peace Process atau Konferensi Internasional mengenai proses perdamaian Timur Tengah.

Pada konferensi ini dihadiri oleh Presiden AS George W Bush, Perdana Menteri Israel Ehud Olmerd, Menteri Luar Negeri Negara-Negara Arab, Pemimpin PLO dan sebagian negara muslim, Indonesia termaksud yang diundang oleh AS.[9]

Pada Konferensi ini membahas tentang masalah-masalah yang terjadi di Timur Tengah dan membahas tentang status Palestina untuk menjadi Negara yang merdeka. Para Analis menilai bahwa konferensi ini sama halnya dari konfrensi-konfrensi yang dilakukan oleh AS, yaitu hasilnya akan mengalami jalan buntu dan kemudian hilang bersama berlalunya waktu.

Presiden Amerika, George W. Bush, dan jajarannya memerlukan sebuah proyek prestisius di Timur Tengah sebelum meninggalkan Gedung Putih. Proyek itu bernama konferensi yang dipublikasikan bertujuan damai di Annapolis. Padahal semua tahu berbarengan dengan pelaksanaan konferensi ini, politik ekspansif dan invasi militer Rezim Zionis Israel belum ditemukan adanya perubahan apapun. Bush berbicara soal pendirian negara Palestina merdeka, sementara pada saat yang sama Rezim Zionis Israel menekankan pendudukan abadi Baitul Maqdis sekaligus melanjutkan proyek pembangunan dinding pemisah di kawasan Palestina di daerah Tepi Barat Sungai Jordan. Belum lagi rezim terkutuk ini mengembargo satu setengah juta rakyat Palestina di Gaza. Bila didiamkan, di Jalur Gaza bakal terjadi tragedi kemanusiaan. Oleh karenanya, berunding dengan penjajah yang didukung oleh dunia internasional, khususnya Amerika, tidak akan pernah berhasil. Bangsa Palestina dan negara-negara Arab menentang keras perundingan Annapolis. Ini membuat visi perdamaian Timur Tengah yang dicita-citakan Amerika tidak diterima di sana.[10]

Dari forum-forum yang diselenggarakan oleh AS untuk penyelesaian konflik Israe-Palestina, dimana AS sebagai mediator dianggap gagal dalam mencapai tujuan utama konferensi, karena dari Konferensi Madrid tahun 2011 sampai dengan Annapolis 2007, belum tercipta perdamaian antara Israel-Palestina.


[1] Ibnu Jawi, Kepengecutan Sikap Politik Negara Islam (SUNI) Timur Tengah Terhadap Israel. Mei 24, 2010

[2] Avi Shalim. The U.S and The Israel-Palestine Conflit.

http://users.ox.ac.uk/~ssfc0005/The%20United%20States%20and%20the%20Israeli-Palestinian%20Conflict.pdf (Accessed April 1, 2012)

[3] Ibid

[4] Ibid

[5] Hafizh Sjahril. Palestina dan Sketsa Sejarah. April 5, 2008

(Accessed April 1, 2012)

[6] R. Fadriji. Bom Waktu Timur Tengah. April 13, 1999

[7] Peace and Realisme, The Camp David Summit : What Actually Happended. April 2005

http://www.peacewithrealism.org/pdc/campdave.htm (Accessed April 1, 2012)

[8] Komite Nasional untuk Palestina. KTT Camp David Gagal Gara-Gara Al-Quds. Agustus 18, 2011

[9] Transkripsi Press Breafing Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. N. Hassan Wirajuda, Mengenai Persiapan Keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi di Annapolis. Jakarta 23 November 2007

[10] Abatasya Islamic. Tujuan Amerika Gagas Konferensi Annapolis. November 28, 2007

http://abatasya.net/2007/11/28/tujuan-amerika-gagas-konferensi-annapolis/ (Accessed April 1, 2012)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here