PENDAHULUAN

Sejak akhir Perang Dunia II, kita telah menyaksikan perjuangan bangsa-bangsa di seluruh dunia demi perbaikan kondisi kehidupan di berbagai negeri yang disebut sebagai negara-negara sedang berkembang (NSB). Pada awalnya, ada sedikit pertanyaan mengenai penyebab keterbelakangan, negara-negara yang baru merdeka serta badan-badan PBB dan negara-negara industri berusaha untuk meningkatkan pembangunan dengan menerapkan langkah-langkah seperti:

  • pengenalan pengetahuan,
  • perluasan pendidikan,
  • pembangunan infrastruktur, dan sebagainya,

Dengan demikian mereka mengikuti contoh dari negara industri maju. 

Dalam perjalanan waktu, kemudian menjadi jelas bahwa hal tersebut sekadar pemecahan atas gejala, dan bukan atas penyebab keterbelakangan. Tampak kemudian secara bertahap terjadi kesenjangan yang terus melebar antara negara maju dan negara-negara kurang berkembang.


Selama periode awal upaya pembangunan hanya ada sedikit diskusi mengenai penyebab historis dan sifat sesungguhnya dari keterbelakangan. Pertimbangan teoritis pada waktu seperti “perang dingin” menjelaskan situasi keterbelakangan dan cara pembangunan dari sudut pandang dwi-kutub  Barat (Kapitalis) atau Timur (Sosialis). Baru-baru ini saja lah sudut pandang NSB mendapatkan momentum dalam pengembangan teori pembangunan. Hal ini menimbulkan implikasi praktis yang besar:

teori pembangunan menawarkan pembenaran untuk kebijakan.  Jawaban atas pertanyaan “Apa itu pembangunan?”  menentukan strategi, kebijakan, proyek, jenis industri, atau organisasi apa yang harus dikembangkan yang dianggap sejalan dengan tujuan pembangunan. Posisi yang berbeda dalam kebijakan pembangunan didasarkan pada perbedaan pemilihan dan penerapan teori-teori pembangunan.

Ada sejumlah besar penjelasan atas konsep-konsep keterbelakangan dan pembangunan. Tulisan ini mencoba untuk memperkenalkan bagi pembaca dengan penjelasan teoritis tentang keterbelakangan dan pembangunan tanpa secara ringkas.

Beberapa penulis menata teori-teori ilmiah pada disiplin yang merupakan dasar untuk analisis dan membedakan antara teori-teori ekonomi, teori-teori sosiologis, teori-teori demografi, teori-teori iklim (lingkungan), dan sebagainya (BOHNET 3). Yang lainnya membedakan antara teori yang berorientasi ekonomi sosialis dan ekonomi pasar karena kedua kelompok memiliki cara yang berbeda dalam menganalisis dan mendiagnosis penyebab keterbelakangan, dan mereka berbeda pendapat tentang kemungkinan reformasi atau revolusi dengan maksud untuk mempengaruhi proses pembangunan (KEBSCHULL 11). Dalam makalah ini, teori-teori tersebut disusun sesuai dengan konsep dasar penyebab keterbelakangan.

TEORI MODERNISASI (TEORI KETERBELAKANGAN)

Menurut teori modernisasi, faktor-faktor internal di negara-negara, seperti:

  • buta huruf,
  • struktur agraria tradisional,
  • sikap tradisional penduduk,
  • pembagian kerja yang rendah,
  • kurangnya komunikasi dan prasarana,

dan lain-lainnya lah yang bertanggung jawab atas kondisi keterbelakangan. Perbedaan dalam struktur dan asal-usul historis dianggap cukup penting, sementara dependensi internasional tidak diperhitungkan.

Konsekuensinya, perubahan terhadap faktor-faktor endogen (di dalam) merupakan strategi yang dianggap tepat untuk melakukan pembangunan. Negara-negara industri adalah model ideal keberhasilan pembangunan ekonomi dan masyarakat, dan model seperti itu cepat atau lambat akan dicapai oleh NSB. Dengan demikian, diasumsikan bahwa terdapat sebuah kontinum antara negara-negara yang paling maju hingga negara-negara yang belum berkembang dan masing-masing negara memiliki posisi pada barisan kontinum itu:

Ilustrasi: kontinum perkembangan negara-negara

Negara                                               Negara                                               Negara

belum                                                 sedang                                               maju

berkembang                                      berkembang

Perbedaan antara NSB dibandingkan dengan negara-negara industri maju menghasilkan derajat ketertinggalan yang harus dikejar. Langkah yang tepat adalah

  • modernisasi alat produksi,
  • bantuan modal,
  • transfer know-how,

sehingga NSB dapat berkembang mencapai tahap negara-negara industri sesegera mungkin. Pembangunan dipandang sebagai peningkatan produksi dan efisiensi dan terutama diukur dari perbandingan pendapatan per kapita di antara semua negara.

TEORI DUALISME


Teori dualisme mengasumsikan pembagian antara struktur-struktur sosial ekonomi dari sektor-sektor yang berbeda sehingga mereka menjadi berbeda dalam hal struktur organisasi, tingkat pembangunan, dan tujuannya. Biasanya, konsep dualisme ekonomi (BOEKE 1) membedakan antara dua sektor ekonomi, yakni:

sektor subsistensi[2] tradisional terdiri dari pertanian skala kecil, kerajinan tangan dan perdagangan kecil, memiliki tenaga kerja tinggi tetapi intensitas modalnya rendah dan hanya sedikit pembagian kerja;

sektor modern dari industri padat modal dan perkebunan pertanian memproduksi untuk pasar dunia dengan padat modal dan mode produksi dengan pembagian kerja yang tinggi.

Kedua sektor tersebut memiliki hanya sedikit hubungan satu sama lain dan masing-masing berkembang sesuai dengan polanya sendiri. Sektor modern dapat dianggap sebagai kantong ekonomi negara-negara industri, dan efek multiplikasi (perbanyakan produksi) dan pertumbuhan akan lebih menguntungkan negara-negara industri tetapi menghasilkan hanya sedikit efek pada pasar internal NSB.


Beberapa penulis menekankan dualisme faktor tertentu. Misalnya ECKHAUS (4), membedakan, dalam konsep dualisme teknologi, antara sektor pekerja dan sektor padat modal. GANNAGE (7) menjelaskan dualisme regional ibukota vs. daerah sebagai kurangnya komunikasi dan pertukaran antardaerah. Ibukota NSB kadang-kadang menjadi sebuah ”pulau” yang dalam secara geografis menjadi milik negara berkembang, namun secara ekonomi dikuasai oleh negara industri maju.

Dualisme ekonomi, teknologi, dan regional sering kali merupakan akibat dari dualisme sosial, tidak adanya hubungan intensif antara orang-orang yang berbeda ras, agama, dan bahasa, yang, dalam banyak kasus, adalah warisan kolonialisme.

Pembangunan di dalam konsep dualisme adalah penekanan terhadap sektor tradisional dengan konsentrasi dan perluasan sektor modern. Pada saat itu, diasumsikan bahwa efek menetes ke bawah[3] (trickle down effect) akan mengurangi dan menghapuskan dualisme. Dalam aliran pemikiran ini, masalah utama adalah pembentukan modal karena derajat pembentukan modal menentukan lingkup dan kecepatan perluasan sektor modern. 

Secara umum, pertanian harus menyediakan sumber daya, tenaga kerja serta modal, untuk memperluas sektor modern.  Namun secara rinci, strateginya  bervariasi. Beberapa penulis seperti LEWIS (14) dan FEI/RANIS (5) berasumsi bahwa pengurangan angkatan kerja di bidang pertanian, karena adanya pengangguran terselubung, tidak akan mengurangi produktivitas pertanian. Pengerahan tenaga kerja di sektor modern akan meningkatkan produksi total ekonomi dan oleh karena itu prioritas investasi untuk industri sangat diperlukan. Namun konsentrasi pada sektor modern menyebabkan:

  • peningkatan kesenjangan regional,
  • urbanisasi (migrasi dari perdesaan ke perkotaan),
  • pengangguran perkotaan,
  • penurunan produksi pertanian, dan
  • hambatan dalam pengembangan industri karena kurangnya daya beli di daerah pedesaan. 

Akibat sampingan dari efek menetes ke bawah itu hampir tidak pernah dipikirkan. Dalam prakteknya, rencana pembangunan yang mengikuti garis pemikiran ini menyebabkan kegagalan seperti terjadi di India pada awal pembangunan terencananya. Oleh karena itu, penulis lain, seperti JORGENSON (10), LELE (12), dan MELLOR (17), menekankan peran penting pertanian pada awal pembangunan, yaitu sebelum atau sejajar dengan pengembangan industri dalam rangka untuk menyediakan sumber daya internal yang cukup untuk proses pembangunan.

1.2 TEORI STRATEGI

Keterbelakangan, menurut sudut pandang teori ini merupakan akibat dari faktor lingkaran setan kemiskinan (viscious circle of poverty). Salah satu contoh adalah berdasarkan fakta rendahnya pendapatan riil di negara-negara berkembang yang merupakan hasil dari produktivitas tenaga kerja rendah. Produktivitas tenaga kerja yang rendah ini, pada gilirannya, adalah akibat kekurangan modal yang merupakan akibat dari penduduk yang rendah tabungannya. Padahal tingkat tabungan ditentukan oleh rendahnya pendapatan riil. Dengan demikian antara sebab dan akibat seperti lingkaran tertutup, bagaikan ular yang menggigit ekornya sendiri.

Teori strategi bermaksud untuk memutus siklus ini pada titik tertentu yang mereka anggap penting dan yang bervariasi menurut teori yang berbeda. Jadi, mereka ingin mulai mengubah pembangunan dan ekonomi subsisten tradisional menjadi ekonomi pasar modern. Penekanan utama mereka adalah pada pembentukan modal dan investasi (teori investasi) dan, oleh karena itu, mereka menyarankan dilakukannya tindakan untuk mengatasi keterbelakangan, sementara mereka hanya sedikit menyumbang penjelaskan atas penyebab keterbelakangan.

 
Jadi apa penyebab KEMISKINAN? Jawabnya: KEMISKINAN!

Apa penyebab KETERBELAKANGAN? Jawabnya: ………………………!


1.2.1 TEORI PERTUMBUHAN BERIMBANG

   (NURSKE 20) 

Teori ini melihat hambatan utama untuk pembangunan adalah pasar yang sempit, atau dengan kata lain, peluang pasar yang terbatas. Dalam keadaan ini, hanya dengan mengerahkan investasi pelengkap lah yang akan mampu pada saat yang sama menciptakan permintaan timbal-balik. Teori itu mengacu pada Teorema SAY dan permintaan investasi di sektor tersebut yang memiliki hubungan yang erat antara pasokan, daya beli, dan permintaan seperti dalam industri barang-barang konsumsi, produksi makanan, dll.


Yang sebenarnya dapat memecah kemacetan di pasar yang sempit itu adalah bagaimana mengatasi kekurangan modal, dan karena itu, semua potensi sumber daya harus dikerahkan ke sana. Jika modal yang tersedia, investasi akan berkembag. Namun, dalam rangka untuk memastikan pertumbuhan yang seimbang, ada kebutuhan untuk perencanaan investasi oleh pemerintah.


Pembangunan dilihat di sini sebagai perluasan pasar dan peningkatan produksi termasuk pertanian. Kemungkinan kendala struktural tidak termasuk dalam garis pemikiran, seperti juga dependensi pasar. Penekanannya adalah pada penanaman modal, bukan pada cara dan sarana untuk mencapai pembentukan modal. Diasumsikan bahwa, dalam masyarakat tradisional, ada kemampuan dan kemauan untuk menanamkan investasi rasional sepanjang persyaratan terpenuhi. Saat ini kemungkinan besar akan terbatas pada sektor-sektor kecil dari masyarakat, namun bukan tidak mungkin bahwa pendekatan ini akan mengakibatkan penerapan sektor ekonomi modern dan tradisional sekaligus, yaitu dualisme ekonomi.

1.2.2 Teori Pertumbuhan yang tidak berimbang

  (HIRSCHMAN 9)

Berlawanan dengan teori pertumbuhan berimbang, menurut Hirschman, hambatan sesungguhnya bukanlah kekurangan modal, tetapi kurangnya kemampuan kewirausahaan. Pengusaha potensial terhambat oleh faktor-faktor institusional, atau pengusaha bertujuan meraih keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain, dan dengan demikian sama-sama merugikan pembangunan.  Mengingat kurangnya kemampuan enterpreneurial ada kebutuhan untuk mekanisme insentif dan tekanan yang secara otomatis akan menghasilkan keputusan yang diperlukan. Menurut Hirschman, bukan pertumbuhan berimbang yang harus dilakukan, melainkan ketidakseimbangan antara gejala keuntungan dan kerugian harus diatasi.

Investasi seharusnya tidak tersebar merata, tetapi terkonsentrasi pada proyek-proyek yang dapat menyebabkan munculnya investasi tambahan tanpa terlalu menuntut pada kemampuan kewirausahaan. Industri manufaktur dan substitusi impor merupakan contoh yang relevan. Investasi pertama ini memacu investasi lebih lanjut yang dibuat oleh pengusaha yang kurang memenuhi syarat. Dengan demikian, strategi ini mengatasi hambatan dari kekurangmampuan kewirausahaan.  Namun teori ini tidak memberikan petunjuk mengenai bagaimana sikap pengusaha dan pengaruh kelembagaan terhadap mereka yang pada waktunya mungkin akan berubah.

1.2.3 Teori Tahapan Pertumbuhan

(ROSTOW 27)

Teori ini mencoba menjelaskan proses jangka panjang pembangunan ekonomi dari sudut pandang sejarah ekonomi dengan menggambarkan lima tahapan ideal di mana semua masyarakat pasti melaluinya:

  • Tahap ‘masyarakat tradisional’ artinya lebih dari 75% penduduk terlibat dalam produksi pangan, dan kekuasaan politik di tangan pemilik tanah atau penguasa pusat yang didukung oleh tentara dan pegawai negeri sipil;
  • ‘Tahap transisi’ merupakan prasyarat untuk tinggal landas dengan ciri adanya perubahan radikal dalam sektor non-industri. Ekspor bahan baku menghasilkan momentum; Klas pengusaha baru muncul, dan gagasan tentang kemajuan ekonomi yang datang dari luar menyebar melalui elit; 
  • Tahap ‘take-off ‘ (lepas landas) bercirikan peningkatan tajam tingkat investasi per kapita. Pada tahap ini terjadi revolusi industri disertai dengan perubahan radikal dalam teknik produksi. Ekspansi terjadi dalam kelompok kecil dan pada awalnya dimulai untuk produk unggulan. Di sisi sosial terdapat dominasi masyarakat modern di atas masyarakat tradisional. 
  • Tahap ‘drive to maturity’ (masyarakat dewasa) bercirikan penyebaran pertumbuhan dari sektor unggulan menuju sektor-sektor lain yang lebih luas dan penerapan teknologi modern diikuti dengan perubahan yang diperlukan dalam masyarakat pada umumnya. 
  • ‘Tahap konsumsi massa tinggi’ dapat dicapai setelah mencapai tingkat tertentu dari pendapatan nasional dan kebijakan ekonomi diprioritaskan pada peningkatan konsumsi swasta.

Fase kritis untuk pembangunan adalah ‘tahap lepas landas’ di mana tingkat investasi bersih harus meningkat 5-10% dari produk nasional dan di mana politik, sosial, dan kerangka kelembagaan harus dijaga stabilitasnya untuk menjamin pertumbuhan berkelanjutan. Sumber daya keuangan harus dikumpulkan secara internal oleh tingkat tabungan yang lebih tinggi. Distribusi pendapatan yang lebih dinikmati oleh klas-klas tertentu yang mau dan mampu memanfaatkan modal secara lebih produktif daripada yang lainnya memiliki efek yang sama.

Meskipun teori ini dikenal secara luas, mungkin karena pengarangnya berpandangan politik yang kontra-posisi terhadap pendekatan Marxis, maka “jadwal pembangunan” tersebut hanya sedikit menjelaskan mengapa beberapa masyarakat mampu menapaki tangga tahapan-tahapan itu sementara yang lainnya tidak. Juga, kegunaan untuk meramalkan hasil kegiatan pembangunan sangat terbatas. Tahap-tahap yang sudah menjadi ”baku” tersebut tak memungkinkan untuk menunjukkan tujuan alternatif dari proses pembangunan, apalagi adanya kesan etnosentrisme[4] tingkat tinggi di dalamnya.

1.2.4 Teori ’Dorongan Besar’ (‘Big-push’)

(ROSENSTEIN-RODAN 26)

Teori ini merupakan teori investasi yang menekankan pada kondisi lepas landas. Argumentasi ini sangat mirip dengan teori pertumbuhan yang seimbang tetapi penekanan diletakkan pada kebutuhan untuk dilakukannya dorongan besar (big push). Seharusnya investasi yang relatif minimum ditanamkan untuk menuai keuntungan ekonomi eksternal yang tinggi. Hanya investasi dalam skala besar lah yang akan menghasilkan manfaat sosial yang melebihi ongkos sosialnya. Prioritas tinggi diberikan kepada pengembangan infrastruktural dan industri, dan penekanan ini akan mengarah pada perencanaan pembangunan pemerintah.

1.2.5 Teori Kutub-kutub Pembangunan

(RERROUX 22)

Promosi dari pusat-pusat pembangunan daerah akan berfungsi sebagai titik pusat dan insentif untuk pengembangan lebih lanjut. Regional seperti konsentrasi membantu untuk menuai keuntungan dari teknologi ekonomi eksternal dan membuat pusat pertumbuhan menarik bagi pengusaha, sehingga memprakarsai pengembangan lebih lanjut. Teori ini adalah semacam ‘teori pertumbuhan yang tidak seimbang daerah’ yang menggunakan ketidakseimbangan daerah sementara untuk memulai pembangunan. Sedikit perhatian diberikan untuk proses yang diperlukan untuk menjamin atau hubungan yang menyebar dari pusat ke daerah pedalaman tanpa tiang yang dapat mengubah ekonomi daerah menjadi ekonomi ganda.

1.2.6 Teori Kausalitas Melingkar (Circular Causality)

(MYRDAL 19) 

Myrdal menentang strategi pembangunan sosial berkutub karena sistem dan proses ekonomi yang tidak berkembang ke arah keseimbangan, tetapi sebaliknya, faktor-faktor cenderung mengumpul ke siklus positif atau negatif.  Di bawah laissez faire, kondisi di negara-negara berkembang cenderung menuju penumpukan negatif. Pada prinsipnya, teori Myrdal adalah negasi dari penjelasan mono-kausal masalah negara-negara berkembang oleh faktor ekonomi saja. Sebaliknya, dengan cara yang menyeluruh, semua hubungan sosial harus dimasukkan. Di tingkat nasional perkembangan yang berbeda antar daerah, juga tingkat internasional, industri dan perdagangan antara negara-negara berkembang, perbedaan cenderung meningkat karena efek menyebar di daerah-daerah yang lebih maju dan sektor modern meninggalkan daerah-daerah terbelakang dan sektor-sektor tradisional . Sebagai contoh, industri barang-barang impor dalam persaingannya dengan kerajinan tradisional; kondisi perdagangan memburuk; modal sedang ditransfer, dll. arah proses tergantung pada keadaan awal dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan. Di bawah kondisi di negara-negara berkembang, peningkatan dualisme daerah merupakan akibat dari proses-proses seperti sebab-akibat yang melingkar-lingkar.

1.3 TEORI SOSIAL-PSIKOLOGI

Dalam dualisme dan (ekonomi) teori strategi dibahas sejauh ini, keterbelakangan dan pengembangan dijelaskan oleh faktor-faktor ekonomi saja sedangkan individu atau kelompok nilai-nilai dan motivasi diabaikan. Sosial-psikologis teori ini sangat mempertimbangkan faktor-faktor sebagai penentu utama keterbelakangan dan pembangunan. Jadi, mereka menambahkan komponen baru ke diskusi. Karena mereka mengurangi sebab-sebab untuk aspek dari satu disiplin, seperti teori ekonomi, mereka adalah penjelasan parsial juga. 

1.3.1 Penjelasan Sosiologis terhadap Perubahan Sosial Ekonomi 

Salah satu yang paling awal dan konsep yang dibahas secara luas adalah karya WEBER (32) yakni risalah “Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme” di mana ia menggabungkan variabel Psikologi & Sosiologi dengan pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan penentuan sistem nilai masyarakat, ia meletakkan pentingnya agama utama. Menurut Weber, agama Protestan merupakan prasyarat untuk pembangunan kapitalistik karena dua alasan: etika Protestan mengarah ke gaya hidup seorang pertapa yang, bukan hanya menganjurkan kekayaan, tapi juga menginvestasikan kembali hasilnya. Juga, itu adalah dasar rasionalisme dan pencapaian tujuan perilaku. Sementara sistem nilai yang memotivasi pembangunan ekonomi hampir tidak terbatas pada Protestantisme.  Weber menekankan nilai-nilai dan motivasi yang dihasilkan yang dipengaruhi oleh cara berpikir.

Kemudian, Parsons (21) dan Smelser (31) menjelaskan pembangunan ekonomi sebagai akibat dari ketegangan dan kerusuhan di masyarakat. Jika masyarakat tidak dibeda-bedakan tradisional pengalaman pertumbuhan ekonomi dan diferensiasi ekonomi sebagai akibat dari input eksternal, ini mengarah pada kerusuhan. Frustrasi kelompok penduduk tidak & berpartisipasi dan mendapatkan lebih menghasilkan diferensiasi dan pertumbuhan, dan langkah-langkah kecil ini terjadi dalam waktu relatif singkat.


McClelland (16) melihat penyebab keterbelakangan pada keadaan tidak adanya motivasi berprestasi. Keinginan untuk berbuat baik untuk mencapai perasaan batin prestasi pribadi adalah pra-syarat bagi kegiatan inovatif.

1.3.2 Teori Perubahan Sosial

(HAGEN 8)

Berikut terhadap konsep McClelland bahwa tingkat perkembangan berkorelasi dengan motivasi berprestasi, Hagen mencoba menjelaskan mengapa motivasi berprestasi ini bervariasi antara strata masyarakat dan kelas-kelas. Dia berpendapat bahwa dalam masyarakat tradisional status individu adalah tetap. Generasi muda belajar untuk bertindak sesuai dengan norma-norma, dan penyimpangan (inisiatif!) mendapatkan hukuman. Jika karena pengaruh luar kelompok baru mendapatkan kekuasaan, status elit lama ditantang dan melemah. Ketidakamanan dan frustrasi berubah mengarah ke perilaku yang memiliki konsekuensi pada struktur keluarga. Generasi muda cenderung menjadi tidak puas dengan masyarakat dan mudah menerima nilai-nilai baru. Pada saatnya, mereka menjadi pribadi yang inovatif. Jika orang-orang ini menjadi kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat, ini menimbulkan pembangunan ekonomi. Fenomena serupa mungkin terjadi sejauh perubahan situasi dari kelompok-kelompok marjinal atau minoritas yang bersangkutan. 

2. TEORI KETERGANTUNGAN

Menurut teori ketergantungan, keterbelakangan penyebab adalah ketergantungan pada negara-negara industri sedangkan faktor-faktor internal negara-negara berkembang dianggap tidak relevan atau dilihat sebagai gejala dan konsekuensi dari ketergantungan. Pembangunan negara-negara industri dan keterbelakangan negara-negara berkembang merupakan bagian dari satu proses sejarah. Negara-negara berkembang tergantung pada negara. Ekonomi dan kepentingan politik negara-negara industri menentukan perkembangan mereka atau keterbelakangan. Tujuan yang ditumpangkan. Keterbelakangan bukan keterbelakangan tetapi sengaja pembangunan ke bawah.

Mengenai penyebab ketergantungan, berbagai teori berbeda, faktor-faktor ekonomi selalu mendominasi. Teori perdagangan eksternal berkonsentrasi pada hubungan ekonomi antar negara. Teori-teori imperialisme menekankan kepentingan ekonomi-politik sementara teori dependencia berkonsentrasi pada deformasi struktur internal oleh ketergantungan yang mengabadikan situasi.

Teori Ketergantungan berkonsentrasi pada penjelasan tentang asal-usul keterbelakangan dan membayar sedikit perhatian pada strategi untuk mengatasi situasi ini. Pembangunan implisit di sini berarti pembebasan, akhir ketergantungan struktural, dan kemerdekaan. 

2.1 TEORI PERDAGANGAN EXTERNAL

Struktur penawaran dan permintaan di industri dan negara-negara berkembang seperti negara-negara industri yang mampu memetik manfaat dari perdagangan internasional. Pengalihan ini membuat pembangunan sumber daya tidak mungkin, dan hubungan perdagangan yang tidak setara ini dipandang sebagai alasan untuk keterbelakangan.

2.1.1 Teori Penghancuran Melingkar dari Syarat Perdagangan

(PREBISCH 24)

Struktur penawaran dan permintaan adalah bahwa negara-negara industri seperti industri menawarkan produk dan membeli produk mentah dan industri berkembang melakukan hal yang sebaliknya. Menurut hukum Engel, permintaan untuk bahan baku cenderung inelastis sementara permintaan terhadap barang-barang industri bersifat elastis. Kemajuan teknologi dalam produksi barang-barang industri tidak hanya memungkinkan negara-negara industri untuk meningkatkan pendapatan mereka dan dengan demikian standar hidup, tapi, karena permintaan elastis di pasar dunia, juga untuk menegakkan harga yang lebih tinggi. Situasi di negara-negara berkembang adalah sebaliknya: kemajuan teknologi dalam hasil produksi utama di harga lebih rendah karena permintaan inelastis. Mekanisme ini menyebabkan memburuknya hubungan pertukaran antara industri dan negara-negara berkembang (dan, serta, antara industri dan sektor pertanian di negara-negara berkembang). MYINT (18) dan RAO (25) ‘teori parsial pemiskinan’ dan PERROUX (23) ‘teori dominasi ekonomi’. 

2.1.2 Teori Pertumbuhan Tak Homogen (Immiserizing Development)

(BHAGWATI 2)

Teori ini mengikuti argumentasi teori lingkaran kemerosotan kondisi perdagangan dan menyimpulkan bahwa negara-negara, dalam rangka untuk meningkatkan neraca perdagangan, harus meningkatkan ekspor mereka untuk mengkompensasi penurunan harga. Ini berarti penurunan lebih lanjut syarat-syarat perdagangan. Struktur yang tidak berubah mengintensifkan pasokan ketergantungan struktural dan, terlepas dari pertumbuhan, tidak ada pembangunan tetapi hanya ‘immiserizing pertumbuhan. ” Situasi ini terutama relevan untuk negara-negara dengan agraria monokultur. Sebagai akibatnya, Bhagwati kemudian meminta cepat industrialisasi, termasuk industri berat bagi negara-negara yang lebih besar.

  2.2 Teori Imperialisme

Teori imperialisme menjelaskan dominasi daerah terbelakang oleh negara-negara industri sebagai konsekuensi dari ekonomi dan teknologi yang berbeda tingkat dan potensi kekuatan yang tidak seimbang akibat pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Konsekuensi dari perkembangan industri masyarakat kapitalistik adalah tekanan untuk ekspansi yang dapat menyebabkan politik militer atau akuisisi (koloni) atau untuk mempertahankan ketergantungan ekonomi (negara berkembang). Teori yang berbeda memiliki penjelasan sendiri dari alasan tekanan untuk ekspansi tetapi selalu dilihat sebagai hasil dari ketidakmampuan untuk mengatasi internal dengan konsekuensi permanen inovasi teknologi dan efeknya terhadap masyarakat.

2.2.1 Teori Imperialisme Klasik

(LUXEMBURG 15), (LENIN 13)

Keinginan untuk memaksimalkan keuntungan produksi menyebabkan melampaui kebutuhan pasar internal dan mengarah pada pembentukan pasar baru di daerah-daerah terbelakang. Di sini, produksi dan pasar autochthon sedang dihancurkan dan, dengan demikian, pengangguran diekspor ke daerah-daerah terbelakang. Lenin di samping mengasumsikan kemungkinan penurunan investasi dan, karenanya, tingkat keuntungan di negara industri. Dengan demikian, modal sedang diekspor untuk memaksimalkan keuntungan. Di daerah-daerah terbelakang, modal ini diinvestasikan, tidak sesuai dengan kebutuhan negara-negara tersebut, tetapi sesuai dengan kepentingan negara-negara industri. Keuntungan akan ditransfer ke negara-negara industri yang perkembangannya didasarkan pada eksploitasi daerah keterbelakangan. 

2.2.2 Teori Imperialisme Modern

  (SANTOS 28), (GALTUNG 6)

Tesis teori imperialisme klasik telah dibantah secara empiris. Karena itu teori-teori imperialisme baru, mendalilkan teorema ketergantungan dengan penjelasan baru dari hubungan eksploitatif.Tahap baru hubungan antara industri dan negara-negara berkembang dapat disebut ketergantungan teknologi industri. Negara-negara industri berinvestasi dalam produksi dan ekspor bahan baku di negara-negara berkembang, pengaruh dengan potensi kekuasaan kondisi perdagangan yang menguntungkan mereka, dan dengan demikian mengabadikan pembagian kerja internasional. Sementara imperialisme dipandang sebagai fenomena kapitalisme dan teori-teori ini didasarkan pada konsep-konsep Mandan, faktanya tetap, bagaimanapun, bahwa negara-negara komunis juga berpartisipasi dalam eksploitasi negara-negara berkembang dengan menerima keuntungan dari pasar dunia.

2.3 TEORI DEPENDENCIA

Yang banyak pendekatan gabungan di bawah judul ‘Dependencia’ seperti teori imperialisme didasarkan pada asumsi dari ketergantungan eksternal negara-negara berkembang yang membuat eksploitasi mungkin. Namun, sementara teori-teori imperialisme memegang hubungan ketergantungan secara langsung bertanggung jawab atas eksploitasi negara-negara berkembang, teori-teori yang dependencia mengembangkan konsep ini lebih lanjut. Mereka berpendapat bahwa dependensi eksternal menyebabkan deformasi struktural internal yang melestarikan ketergantungan eksternal. Proses dimulai dengan politik dan militer koloni ketergantungan yang telah dieksploitasi melalui penghancuran gaya hidup masyarakat adat dan budaya, ekonomi ekstraksi, dan memaksa integrasi ke dalam pembagian kerja internasional.Integrasi asimetris ini menyebabkan perubahan-perubahan struktural dalam masyarakat periferal: perekonomian yang berorientasi terhadap persyaratan dia negara-negara industri dan ketergantungan fungsional sektor tradisional ini sektor berorientasi ekspor. Dinamika reproduksi dari sektor modern di negara berkembang mirip dengan negara-negara industri, sehingga mengarah ke ekstrim stratifikasi, yaitu berorientasi eksternal massa elit dan terpinggirkan. Elite menerima norma-norma dan nilai-nilai dari negara-negara industri dan bekerja sama dalam mempertahankan status quo.

Deformasi ekonomi dan sistem sosial menyebabkan heterogenitas struktural: kaya marjinal elite dan massa, perusakan ekonomi tradisional berorientasi pada pemenuhan kebutuhan internal. Dengan demikian, hubungan pusat-pinggiran mereproduksi dirinya sendiri di dalam negara-negara berkembang. Antara kota metropolitan dan pedesaan pedalaman, hubungan yang mirip dengan yang ada antara industri dan negara-negara berkembang.

Keterbelakangan, dari sudut pandang ini, bukan merupakan fase dalam perjalanan ke industrialisasi, tetapi lebih merupakan konsekuensi dari kapitalisme. Dalam konsentrasi pada faktor-faktor eksternal, kondisi internal mungkin diabaikan atau dianggap tidak relevan. Contoh negara dengan kontak eksternal yang terbatas, seperti Nepal, Thailand, dan Ethiopia, meragukan penerapan umum penjelasan parsial ini. Teori Dependencia tidak memusatkan perhatian pada pengembangan strategi untuk melampaui permintaan perubahan struktural, kemerdekaan, dan partisipasi.


Dalam beberapa kali, namun, strategi pembangunan auto-sentris telah bertujuan untuk mengatasi kekurangan ini (SENGHAAS 29). Pembangunan harus dilakukan berdasarkan sumber daya lokal. Untuk membuat ini mungkin, disosiasi sementara dari pasar dunia yang dikendalikan oleh kapitalis dianggap perlu. Disosiasi ini tidak boleh dipahami sebagai autarkic.Hal ini memungkinkan untuk tingkat tertentu kerjasama, selektif hubungannya dengan negara-negara industri. Tujuannya adalah reformasi internal dan struktur ekonomi sosial dan, setelahnya, kembali masuk dalam hubungan internasional di bawah kondisi persamaan hak.Cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui kebijakan kemandirian, yaitu pembangunan merasa sesuai dengan kebutuhan penduduk berbasis sumber daya lokal, peningkatan produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan dasar, konsentrasi desentralisasi dengan partisipasi massa. Sementara pemikiran ini jelas didasarkan pada pengalaman Cina dan Tanzania, adalah pada tingkat abstraksi tinggi dengan pra-kondisi yang sulit untuk memenuhi dan agak lemah untuk aplikasi yang konkret. Memiliki lebih banyak karakter visi bahwa tujuan dari suatu strategi untuk implementasi. 

  3. MENUJU TEORI UMUM PEMBANGUNAN

Semua teori yang dibahas tersebut di atas hanya teori-teori parsial. Mereka menjelaskan aspek-aspek tertentu tetapi tidak sepenuhnya menjelaskan penyebab keterbelakangan.Penjelasan yang lebih memadai untuk situasi historis tertentu dan kondisi tertentu produksi sementara mereka kurang relevan bagi orang lain. Mereka menawarkan strategi untuk mengatasi situasi yang berlaku dan memulai pembangunan yang dapat cocok di bawah tertentu kondisi ekonomi dan sosial tetapi tidak berlaku bagi orang lain. Sebuah teori umum pembangunan masih kurang.

Menyusun teori umum seperti itu memang tugas yang sulit, tetapi harus memuat:

  • penjelasan keterbelakangan negara-negara yang berbeda;
  • penjelasan tentang proses pembangunan negara-negara industri, dan
  • strategi untuk mengatasi keterbelakangan di negara berkembang. 

Juga, itu akan harus mencakup:

  • semua disiplin ilmu yang relevan dan saling ketergantungan;
  • tingkat yang berbeda pada perkembangan yang terjadi, dari lokal sampai tingkat internasional;
  • proses dan hubungan antara sektor yang berbeda dan strata masyarakat dan ekonomi, dan 
  • dimensi internasional dalam proses pembangunan.

Sementara teori sistem membuka kemungkinan pengorganisasian teoretis yang begitu luas tubuh, kegiatan peneliti berbeda sampai sekarang belum berhasil. 
Bahkan dengan tidak adanya teori yang ringkas untuk membimbing kegiatan politik, para pengambil keputusan harus memiliki beberapa tolok ukur untuk mengukur apakah strategi mereka dan alat-alat akan mencapai tujuan dari masyarakat. Di sini, tujuan memainkan peran penting. Sementara itu, secara rinci, pertanyaan tentang tujuan-tujuan dalam proses pembangunan adalah sebuah pertanyaan politik, dan perbedaan pendapat dan konflik yang mungkin, pada abstraksi tingkat tinggi, kesepakatan universal tampaknya menjadi mungkin. 

Secara luas disepakati bahwa pelestarian martabat manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar adalah tugas utama dari setiap masyarakat. Meskipun ada kesepakatan luas pada tujuan ini, perbedaan pendapat ada pada pertanyaan tentang sejauh mana dasar-dasar ini harus disuplai dan, juga, bagaimana mereka harus disuplai. Perbedaan-perbedaan ini memungkinkan untuk cara pembangunan yang berbeda.

 
Dari common denominator (“kebutuhan dasar”) seseorang dapat meringkas menjadi lima tujuan dasar pembangunan:

  • pertumbuhan ekonomi untuk mengamankan makanan dan persyaratan populasi lainnya; 
  • keadilan sosial untuk mengurangi kesenjangan;
  • pekerjaan sebagai sarana tidak hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga memiliki nilai etika dan sosial; 
  • partisipasi sebagai keterlibatan politik dan sosial;
  • kemerdekaan sebagai kebebasan dari dominasi eksternal. 

Sementara masyarakat masing-masing mungkin memiliki pendapat yang berbeda terhadap priorotas tujuan-tujuan ini, dengan tidak adanya teori umum tentang pembangunan yang dapat menggunakan kriteria pemenuhan tujuan ini sebagai tolok-ukur dalam pembangunan. Pembangunan tersebut kemudian dipahami sebagai sebuah kemajuan simultan lima tujuan tersebut.

LITERATUR:

  1. Boeke, J.H. Economics and Economic Policy of Dual Societies, New York, 1953
  2. Bhagwati, J.Immiserizing Growth. A Geometrical Note, Review of Economic Studies XXV (3), No. 68, 1958, 201-205
  3. Bonnet, M.Die Entwicklungstheorien – Ein Uber- blick in: Bohnet, M. (Ed.), Das Nord-Sud-Problem. Konflikte zwischcn Industrie – und Entwick-lungslandern Munchen 1971, 49-64
  4. Eckaus, R.S.The Factor Proportion Problems in underdeveloped Areas, American Economic Review, 45, 1955, 539-565
  5. FEI, J. and Ranis, G.Development of the Labor Surplus Economy: Theory and Praxis, New Haven 1964.
  6. Galtung, J.Eine strukturelle Theorie des Imperialismus in: Senghaas, D. (Ed.) Imperialismus und strukturelle Gewalt, Frankfurt 1972, 29-104.
  7. Gannage, E.Economicdu Developement, Paris 1962.
  8. Hagen, E.E.On the Theory of Social Change – How Economic Growth Begins, Homewood 1962.
  9. Hirschman, A.O.The Strategy of Economic Development, New Haven, 1958.
  10. Jorgenson, D.W. Testing Alternative Theories of the Development of a Dual Economy in: Adelman, I. and Thorbecke, E. (Ed.) The Theory and Design of Economic Development, Baltimore 1966, 45-66.
  11. Kebschull, D. Entwicklungspolitik, Eine Einfuhrung, Dusseldorf 1971.
  12. Lele, U.A Note on Dualistic Models, Dept. of Agricultural Economics, Cornell University Occ. Paper No. 45, Ithaca 1971.
  13. Lenin, W.J. Der Imperialismus als hochstes Stadium des Kapitalismus, Berlin, 1966.
  14. Lewis, W.A. The Theory of Economic Growth, London 1965.
  15. Luxemburg, R. Die Akkumulation des Kapitals, Berlin 1913.
  16. Me Clelland, D. C. The Achieving Society, Princeton 1961
  17. Mellor, J. The New Economics of Growth A strategy for India and the Developing World, Ithaca and London 1976
  18. Myint, H. The Gains from International Trade and the Backward countries, Review of Economic Studies XXII, 1954/55,129-142.
  19. Myrdal, G. Economic Theory and Underdeveloped Regions, London 1957/
  20. Nurkse, R. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford 1963.
  21. Parsons, T. Gesellschaften, Evolutionare und komparative Perspektiven, Frankfurt 1975.
  22. Perroux, F. Les Poles de dcvelopement et 1 ‘economic Internationale, The Challenge of Development, A Symposium, Jerusalem 1957.
  23. Perroux, F. L’economic du XXe siecle, Paris 1964.
  24. Prebisch, R. The Role of Commercial Policies in Underdeveloped Countries. American Economic Review 49, 1959, 251-273.
  25. RAO, V.K.R.V. Investment, Income and the Multiplier in an Underdeveloped Country in: Agarwala, A.N. and Singh, S.P. (Eds). The Economics of Underdevelopment, London 1971, 205-218.
  26. Rosenstein-Rodan, P.N. The Theory of the “Big Push” in: Meier, G.M., Leading Issues in Economic Development, Studies in International Poverty, Oxford 1970, 393-398.
  27. Rostow, W.W. The Stages of Economic Growth, Cambridge 1960.
  28. Santos, T. Uber die Struktur der Abhangigkeit In: Senghaas, D. (Ed.), Imperialismus und strukturelle Gewalt, Frankfurt 1972, 243-257.
  29. Senghaas, D. Weltwirtschaftsordnung und Entwicklungspolitik, Pladoyer fur Dissoziation, Frankfurt/M. 1977.
  30. Singer, H. The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries American Economic Review 40, 1950, 473-485.
  31. Smelser, N. Theory of Collective Behavior, Glencoe 1963.
  32. Weber, M. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus in: Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie, Tubingen 1922.
  33. Wohlke, M., Wogau, P.v., Martens, W. Die neuere entwicklungstheoretische Bibliographic (Edition der Iberoamericana Reihe II, Bibliographische Reihe 2), Frankfurt 1977.

[1]              Frithjof Kuhnen adalah Profesor dan Direktur Institute of Rural Development Universitas Goettingen, Jerman.

[2]              Subsisten (subsistence) yakni pola kehidupan ekonomi yang berada pada tingkatan pemenuhan kebutuhan dasar untuk si pelaku sendiri. Misal: petani subsisten, artinya petani yang penghasilan dari usaha pertaniannya hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, artinya belum memiliki surplus ekonomi. (BWN)

[3]              Catatan penerjemah: efek menetes ke bawah dapat digambarkan seperti gelas yang sudah penuh dengan air, jika ditambahkan air ke dalamnya maka ‘otomatis’ airnya akan tumpah ke bawah, mengisi gelas lain yang masih kosong, dan seterusnya.

[4]              Yang dimaksud barangkali adalah etnosentrisme Barat. Artinya, bangsa Barat seolah menjadi satu-satunya model ideal tahap tertinggi dari tahap-tahap yang sudah baku tersebut.

RINGKASAN TEORI-TEORI PEMBANGUNAN

Sumber: Dr. FRITHJOF KUHNEN[1] The Journal of Institute of Development Development Studies, NWFP Agricultural Vol. VIII, 1986,1987 University, Peshawar

Diterjemahkan dan diringkaskan oleh Bambang Wahyu Nugroho


[1]              Frithjof Kuhnen adalah Profesor dan Direktur Institute of Rural Development Universitas Goettingen, Jerman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here